FISIP Universitas Wijaya Putra (UWP) Dan FISIP Universitas Muhammadyah Makassar sepakat jalin Kerjasama, diawali Kuliah Tamu pada Rabu 22 Februari 2023 di Mini Hall Lt 5 Fisip Unismuh Makassar.

FISIP Universitas Wijaya Putra (UWP) berkomitmen jalin Kerjasama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tingggi dengan FISIP Universitas Muhammadyah Makassar (Unismuh). Sejumlah poin kerjasama diharapkan dapat terealisasi, diantaranya kerjasama penelitian, pertukaran mahasiswa, serta publikasi ilmiah. Agenda Kerjasama antar kedua Universitas ini merupakan salah satu upaya meningkatkan iklim akademik di kedua belah pihak serta dalam rangka mengimplementasikan program MBKM.

Untuk itu Dekan FISIP UWP Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com. berkunjung ke FISIP Unismuh Makassar dalam rangka penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disambut oleh Dekan FISIP Unismuh Makassar Dr. Jh. Ihyani Malik, M.Si. didampingi Ketua Prodi Magister (S2) Administrasi Publik Dr. Fatmawati A. Mapparesse, M.Si. dan Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara (S1) Dr. Nur Wahid, M.Si. Dalam sambutannya Dr. Jh. Ihyani Malik, M.Si mengharapkan Kerjasama hari ini bukan hanya sebatas tanda tangan tetapi aplikasi dari kerjasama ini dengan melakukan penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Apalagi saat ini dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) akan lebih memperluas kerjasama kedua kampus.

Implementasi Kerjasama ini diawali dengan Kuliah Tamu oleh Dekan FISIP UWP Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com. yang dihadiri mahasiswa S1, S2 dan sejumlah dosen prodi Administrasi Negara dengan Tema “Governansi Digital dalam Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Daerah Menuju Globalisasi”. Dalam paparannya beliau menegaskan bahwa pada tahun 2022 peringkat EGDI Indonesia mengalami kenaikan 11 peringkat menjadi 77 dibanding tahun 2020 yang berada di peringkat 88. Namun jika dilihat Competitiveness Index tahun 2022 justru mengalami penurunan menjadi peringkat 44 yang mana pada 2021 berada pada peringkat 37. Faktor penyebab turunnya peringkat daya saing global ini utamanya terletak pada kondisi SDM yang masih rendah dibanding dengan negara2 Asean lainnya seperti Singapore, Vietnam, Malaysia dan Thailand yang HDI nya jauh berada di atas Indonesia. Jadi kesimpulannya penerapan digital governance saja tanpa diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM tidak akan mendorong peningkatan daya saing global.

 

Keterbatasan SDM handal ini tentu menjadi kendala tercapainya SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Electronik) yaitu efisiensi, tatakelola terpadu, layanan tanpa batas, TIK terintegrasi, kepercayaan public dan kepemimpinan. Hal ini sejalan dengan sejumlah kendala dalam penerapan digital governance di Indonesia selain faktor keterbatasan SDM yang handal juga karena faktor-faktor lain yang meliputi aspek teknologi, aspek kepemimpinan, dan aspek manajemen dan budaya.